Setelah kita bahasa tentang singgle mode dan dual mode dalam Pendidikan terbuka Jarak Jauh selanjutnya kita bahas yang terakhir yaitu Model konsorsium
Berbagai tekanan dan tuntutan untuk menyelenggrakan program jarak jauh yang efisien menjadikan beberapa lembaga PTJJ bekerjasama melalui konsorsium. Tujuan pembentukan konsorsium pada umumnya adalah untuk mencapai efisiensi dan ekonomi skala. Beberapa lembaga pendidikan memandang perlu untuk membentuk konsorsium di tingkat regional, nasional, atau wilayah tertentu, agar distribusi bahan ajar lebih efisien dan tercapai konsistensi dalam pemberian kredit. Lembaga skala kecil mendapati bahwa pengembangan program PTJJ sangat mahal, dan bahkan lebih mahal lagi untuk memproduksi dan mendistribusikan program.
Konsorsium dapat juga terbentuk bilamana ada kerjasama beberapa lembaga pendidikan, penerbitan, dan siaran yang setuju untuk bergabung dan menawarkan program pendidikan jarak jauh. Konsorsium merupakan gagasan yang sangat bagus, sayangnya sulit sekali untuk diterapkan. Birokrasi lembaga dan ragam iklim organisasi sering menjadi hambatan kerjasama. Selain itu perbedaan filosofi pendidikan, hambatan teknis, serta tekanan keuangan menjadikan kerjasama sulit terwujud. Beberapa lembaga pendidikan seperti universitas dapat saja bekerjsama membentuk konsorsium sebagai mana dilakukan di Irlandia, Perancis, dan italia (Curren, 1992). Kekuatan suatu konsorsium terletak pada komitmen untuk melaksanaan pekerjaan tertentu bagi lembaga angota ayang mimiliki kesulitan dalam melaksanakan tugas secara mandiri.
Sekalipun terdapat indikasi yang jelas tercapainya peningkatan efisiensi dan keuntungan ekonomi, pada mulanya tidak begitu banyak konsorsium yang terbentuk. Namun saat ini ada kecenderungan bahwa bentuk ini merupakan suatu alternatif rasional. Beberapa contoh konsorsium adalah Open Learning Agency (OLA) di provinsi British Columbia, Canada, yang melibatkan sejumlah lembaga untuk menawarkan program PTJJ di kawasan provinsi tersebut. Contoh lain adalah Open Learning Agency of Australia yang bekerjasama dengan sejumlah lembaga perguruan tinggi di seluruh Australia dan menawarkan program PTJJ di negara tersebut. Badan ini berperan juga dalam mempermudah proses alih kredit.
Perkembangan berikutnya dalam model PTJJ ini adalah terbentuknya network, yaitu suatu jaringan kerjasama yang berperang mengkoordinasikan dan melengkapi program PTJJ lembaga lain (Holmberg, 1995). Jaringan tersebut dapat berfungsi mengembangkan bahan ajar, menyediakan layanan penelitian atau dokumentasi PTJJ untuk organisasi lain. Pada dasarnya penyelenggaraan PTJJ tidak dapat terlepas dari pembentukan jaringa kerjasama.
Menyimak kecenderungan yang terjadi, barangkali pemerintah Indonesia saat ini perlu mempertimbangkan pendirian sebuah badan jaringan kerjasama nasional. Badan PTJJ nasional ini memiliki wewenang khusus dalam membantu pengelolaan dan penyediaan PTJJ serta mempermudah proses alih kredit antar lembaga di berbagai sektor pendidikan dan pelatihan. Badan ini bertugas pula menjalin jaringan kerjasama antara lembaga penyedia PTJJ secara nasional serta regional, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif. Penyelenggraan program PTJJ menjadi terorganisasi dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi duplikasi penawaran program yang sama oleh beberapa lembaga.
Jaringan bahkan perlu dikembangkan lebih lanjut secara nyata di tingkat regional. Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah berusaha membangun jaringan kerjasama di bidang PTJJ melalui pendirian Pusat PTJJ (SEAMOLEC). Untuk bidang pendidikan tinggi sebelumnya telah ada upaya mendirikan ASEAN University (de Jesus, Hok, dan Taroepratjeka, 1992) dan gagasan ini kemudian diperbaharui melalui ASEAN University Network (1995). Namun sampai saat ini bentuk pelaksaannya masih perlu diperjelas dan ditingkatkan. Pendidikan tinggi di kawasan ASEAN menghadapi masalah akses, ekspansi dan pemerataan kesempatan yang kurang lebih serupa. PTJJ berpeluang besar mampu menjawab tantangan tersebut dan mewujudkan terciptanya jaringan kerjasama antar universitas di kawasan ASEAN dalam kerangka saling menguntungkan, saling melengkapi, saling membantu, serta efisien, sejalan dengan prinsip kebersamaan dan keeratan budaya bangsa-bangsa Asia Tenggara.
Konsorsium dapat juga terbentuk bilamana ada kerjasama beberapa lembaga pendidikan, penerbitan, dan siaran yang setuju untuk bergabung dan menawarkan program pendidikan jarak jauh. Konsorsium merupakan gagasan yang sangat bagus, sayangnya sulit sekali untuk diterapkan. Birokrasi lembaga dan ragam iklim organisasi sering menjadi hambatan kerjasama. Selain itu perbedaan filosofi pendidikan, hambatan teknis, serta tekanan keuangan menjadikan kerjasama sulit terwujud. Beberapa lembaga pendidikan seperti universitas dapat saja bekerjsama membentuk konsorsium sebagai mana dilakukan di Irlandia, Perancis, dan italia (Curren, 1992). Kekuatan suatu konsorsium terletak pada komitmen untuk melaksanaan pekerjaan tertentu bagi lembaga angota ayang mimiliki kesulitan dalam melaksanakan tugas secara mandiri.
Sekalipun terdapat indikasi yang jelas tercapainya peningkatan efisiensi dan keuntungan ekonomi, pada mulanya tidak begitu banyak konsorsium yang terbentuk. Namun saat ini ada kecenderungan bahwa bentuk ini merupakan suatu alternatif rasional. Beberapa contoh konsorsium adalah Open Learning Agency (OLA) di provinsi British Columbia, Canada, yang melibatkan sejumlah lembaga untuk menawarkan program PTJJ di kawasan provinsi tersebut. Contoh lain adalah Open Learning Agency of Australia yang bekerjasama dengan sejumlah lembaga perguruan tinggi di seluruh Australia dan menawarkan program PTJJ di negara tersebut. Badan ini berperan juga dalam mempermudah proses alih kredit.
Perkembangan berikutnya dalam model PTJJ ini adalah terbentuknya network, yaitu suatu jaringan kerjasama yang berperang mengkoordinasikan dan melengkapi program PTJJ lembaga lain (Holmberg, 1995). Jaringan tersebut dapat berfungsi mengembangkan bahan ajar, menyediakan layanan penelitian atau dokumentasi PTJJ untuk organisasi lain. Pada dasarnya penyelenggaraan PTJJ tidak dapat terlepas dari pembentukan jaringa kerjasama.
Menyimak kecenderungan yang terjadi, barangkali pemerintah Indonesia saat ini perlu mempertimbangkan pendirian sebuah badan jaringan kerjasama nasional. Badan PTJJ nasional ini memiliki wewenang khusus dalam membantu pengelolaan dan penyediaan PTJJ serta mempermudah proses alih kredit antar lembaga di berbagai sektor pendidikan dan pelatihan. Badan ini bertugas pula menjalin jaringan kerjasama antara lembaga penyedia PTJJ secara nasional serta regional, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif. Penyelenggraan program PTJJ menjadi terorganisasi dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi duplikasi penawaran program yang sama oleh beberapa lembaga.
Jaringan bahkan perlu dikembangkan lebih lanjut secara nyata di tingkat regional. Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah berusaha membangun jaringan kerjasama di bidang PTJJ melalui pendirian Pusat PTJJ (SEAMOLEC). Untuk bidang pendidikan tinggi sebelumnya telah ada upaya mendirikan ASEAN University (de Jesus, Hok, dan Taroepratjeka, 1992) dan gagasan ini kemudian diperbaharui melalui ASEAN University Network (1995). Namun sampai saat ini bentuk pelaksaannya masih perlu diperjelas dan ditingkatkan. Pendidikan tinggi di kawasan ASEAN menghadapi masalah akses, ekspansi dan pemerataan kesempatan yang kurang lebih serupa. PTJJ berpeluang besar mampu menjawab tantangan tersebut dan mewujudkan terciptanya jaringan kerjasama antar universitas di kawasan ASEAN dalam kerangka saling menguntungkan, saling melengkapi, saling membantu, serta efisien, sejalan dengan prinsip kebersamaan dan keeratan budaya bangsa-bangsa Asia Tenggara.
Sumber: Materi Program MOOCs Pendidikan Jarak Jauh UT
Zuhairi, A.. (2002). Model-model pendidikan terbuka dan jarak jauh. Dalam Belawati, T (Ed.). Pendidikan terbuka dan jarak jauh: Didedikasikan kepada Dr. Setijadi, M.A. 45-59.