1. Pancasila sebagai dasar Negara juga disebut
sebagai ....
Jawaban: B
3. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ke tiga yaitu ....
2. Pancasila sebagai paradigma mencakup
hal-hal berikut kecuali ....
- A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik
- B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi
- C. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya
- D. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kepribadian bangsa
- E. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan
3. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ke tiga yaitu ....
- A. Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah
- B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerja sama dengan bangsa lain
- C. Saling menghargai
- D. Suka tolong menolong
- E. Memiliki wakil rakyat untuk melaksanakan kehendak rakyat melalui pemilu
Jawaban: B
4. Pada masa kerajaan Majapahit istilah Pancasila dikenali terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” , juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu kecuali .....
4. Pada masa kerajaan Majapahit istilah Pancasila dikenali terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” , juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu kecuali .....
- A. Tidak boleh melakukan kekerasan
- B. Tidak boleh mabuk minuman keras
- C. Tidak boleh berjiwa dengki
- D. Tidak boleh berbohong
- E. Tidak boleh mencampuri urusan oranglain
Jawaban: E
5. Di samping sebagai kekuatan ritual,
Pancasila dijadikan sebagai political force pada masa pemerintahan .....
- A. Ir Soekarno
- B. Suharto
- C. Megawati
- D. BJ. Habibie
- E . SBY
Jawaban: B
6. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1978
berdasarkan .....
- A. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978
- B. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/196
- C. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 D. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 E . Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012
Jawaban: A
7. Sumber hukum dan tata urutan peraturan
perundang-undangan di negara Indonesia
diatur dalam ......
- B. Undang- Undang Nomor 32 Tahun2004
- C. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
- D. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966
- E . Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967
Jawaban: C
8. Yangtidak termasuk fungsi hukum di
Indonesia adalah .....
- A. Untuk menyelesaika pertikaian
- B. Memberikan jaminan dan kepastian Hukum
- C. Menata kehidupan masyarakat agar terib dalam pergaulan hidup
- D. Melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat
- E . Memelihara dan mempertahankan aturan tata tertib dalam msyarakat
Jawaban: D
9. Creema dan Rondinelli (1983) membagi
desentralisasi menjadi empat tipe yaitu kecuali .......
- A. Desentralisasi politik
- B. Desentralisasi administrasi
- C. Desentralisasi fiskal
- D. Desentralisasi ekonomi
- E . Desentralisasi publik
Jawaban: E
10. Peningkatan efisiensi administrasi
keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan
negara merupakan konsep otonomi daerah di bidang .....
- A. sosial budaya
- B. Ekonomi
- C. Sosial politik
- D. Umum
- E . Pusat
Jawaban: A